Berita
13-02-2020

 

Pusat Data dan Statististik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung RI, menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi CASE MANAGEMENT SYSTEM (CMS), PIDUM, PIDSUS, DAN SPPT-TI kepada perwakilan dari 4 Kejaksaan Tinggi, yaitu Kejaksaan Tinggi Papua, Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Kejaksan Tinggi DI Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kegiatan berlangsung selama 3 hari mulai 10 s/d 12 Februari 2020, bertempat di Hotel Shangri-la Surabaya.

Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Struktural pada 4 Kejaksaan Tinggi tersebut yaitu, untuk tingkat Kejaksaan Tinggi diikuti oleh Asisten Pembinaan, Asisten Tindak Pidana Umum, serta Asisten Tindak Pidana Khusus. Sedangkan untuk Kejaksaan Negeri di ikuti oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus. Pada Kegiatan tersebut Bapak Bangkit Sormin, SH.,MH. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Blitar mengirimkan 3 orang Peserta yaitu Kasubagbin (HARRY RACHMAT, SH.MH), Kasi Pidum (ANDI SURYA PERDANA, SH), serta Kasi Pidsus (SIGIT SUGIARTO, SH).

Narasumber pada kegiatan tersebut adalah Jaksa Agung Muda Pembinaan, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung RI, dan Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jampidsus Kejagung RI. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai CMS kepada para pejabat struktural, dan mendorong entri data ke dalam sistem CMS bidang Pidum dan Pidsus secara terus menerus dan berkelanjutan (Bussiness Process). Sehingga Kejaksaan memiliki data perkara yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada kesempatan tersebut, Jaksa Agung Pembinaan RI menyampaikan bahwa entri data CMS merupakan salah satu penilaian pimpinan terhadap kinerja para pegawai, dan akan ada sistem Reward dan Punisment dalam kegiatan entri data CMS ini.

Pusdaskrimti Kejagung RI, menargetkan entri data perkara Pidum dan Pidsus pada tahun ini dapat mencapai 100 %, oleh karena itu diwajibkan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri untuk selalu mengawasi dan mendorong operator melakukan entri data perkara ke dalam aplikasi CMS. Bapak Didik Farkhan Alisyahdi selaku Kapusdaskrimti Kejagung RI, dalam kesempatan tersebut juga menekankan bahwa agar target 100 % dapat tercapai beliau membentuk Cyber Squad yang akan memonitoring perkembangan entri data perkara. Terakhir Beliau juga menggaungkan salam jargon yang sangat fenomenal untuk CMS yaitu Entri Entri Entri Asyik.  Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Bapak Bangkit Sormin, SH.,MH. menyatakan akan memberikan perhatian khusus terhadap Aplikasi CMS. Kesuksesan Entri data perkara ke dalam aplikasi CMS merupakan bukti nyata kinerja di Kejaksaan Negeri Blitar. Lebih lanjut beliau juga akan merangkul seluruh stakeholder terhadap kesuksesan Entri data perkara ke aplikasi CMS di Kejaksaan Negeri Blitar.

21-01-2020

 

Pemerintah Kabupaten Blitar melaksanakan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri Blitar tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara di Ruang Transit, Kantor Bupati Bliar, Senin (20/01/2020). Kerjasama tersebut ditanda tangani oleh Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, MM dan Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Bangkit Sormin, SH.,MH. Dihadiri seluruh pimpinan OPD Pemkab Blitar, Bupati Blitar mengatakan kerjasama tersebut upaya pemerintah dalam menangani kendala-kendala utamanya terkait hukum. Kendala tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Blitar hadir untuk memberikan bantuan dan pemahaman kepada masyarakat agar melakukan taat membayar pajak. Dalam kesempatan tersebut Kejari Blitar Bangkit Sormin SH.MH menyampaikan Kami hadir untuk membantu dalam upaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat, harapannya masyarakat paham dengan mengutamakan pencegahan meskipun ada masyarakat yang bandel. Bahwa setelah adanya MOU tersebut berharap PemKab Blitar dapat menindaklanjuti dengan pemberian SKK Yang nantinya akan membantu PemKab Blitar dalam hal permasalahan /penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dalam kesempatan yang sama Bupati blitar menyampaikan ucapan terima kasih dengan adanya kerja sama ini dapat membantu Dinas/Badan yang berada Pada PemKab Blitar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan Hukum dibidang perdata dan Tata usaha negara. Selain kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Blitar, pemkab Blitar juga melakukan kerjasama dengan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur UP3 Kediri dan Malang tentang pemungutan dan penyetoran pajak penerangan dan pembayaran rekening listrik Pemerintah Kabupaten Blitar.
 
Harapannya dengan adanya kerjasama dengan PLN tersebut pendapatan terkait listrik dapat ditertibkan sehingga Pemkab Blitar lebih baik, bersih serta mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

13-01-2020

 

Sensus Penduduk tahun 2020 serentak dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia. Kejaksaan Negeri Blitar yang membawahi wilayah hukum di Kota dan Kabupaten Blitar turut serta mendukung Sensus Penduduk Tahun 2020. Sensus Penduduk Tahun 2020 akan dilaksanakan dalam dua tahap, tahap pertama adalah Sensus Penduduk Online (SPO), dimana penduduk mengisi secara mandiri melalui komputer/telepon seluler dengan mengakses laman sensus.bps.go.id pada tanggal 15 Februari-31 Maret 2020. Tahap berikutnya  adalah sensus Penduduk Wawancara (SPW), petugas sensus akan mendatangi seluruh rumah penduduk kota dan Kabupaten Blitar (door to door) untuk wawancara pada bulan Juli 2020. Ada yang berbeda pada Sensus Penduduk 2020 tahun ini. Sensus Penduduk dilakukan secara online. Dengan Sensus Penduduk Online, pelaksanaan bisa dilakukan kapan saja secara mandiri selama Pelaksanaan Sensus Penduduk Online. Disamping itu dengan penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang di masyarakat yang semakin melek IT. Terakhir dapat menumbuhkan kesadaran terhadap masyarakat terhadap pentingnya data yang dimulai dari informasi pribadi.